+86-21-58386256
Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum berupa arah kebijakan yang melatarbelakangi lahirnya berbagai regulasi pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Beberapa catatan yang penulis termukan bahwa politik hukum pengaturan pengelolaan lahan gambut sangat bervariasi dan sudah mengarah kepada pembangunan berkelanjutan.
Feb 05, 2019· Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyiapkan regulasi terkait sudah pelepasan lahan gambut untuk perhutanan sosial. Bambang Supriyanto Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK menyampaikan saat ini regulasi yang akan lahir sebagai Peraturan Menteri (Permen) LHK itu masih …
Jan 31, 2021· Perlu regulasi Selamatkan Lahan Gambut 30/01/2018 2 min read investigasi PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ishak Mekki mengatakan, perlu ada regulasi untuk menyelamatkan lahan gambut karena selama ini tidak dimanfaatkan secara …
Apr 20, 2017· Padahal, ia mengatakan Riau memiliki luasan lahan gambut mencapai 3,8 juta ha, dan 75 persen di antaranya memiliki kedalaman di atas tiga meter. Guru Besar dari Universitas Riau Prof Almasdi Syahza mengatakan, regulasi tentang pengelolaan lahan gambut sebenarnya bertujuan baik, yakni untuk mencegah kebakaran lahan gambut.
May 28, 2017· Setidaknya, hutan dan gambut diatur lima bidang regulasi sumber daya alam, yaitu agraria, kehutanan, lingkungan hidup, pertanian dan perkebunan serta tata ruang. Masing-masing bidang regulasi mengatur fungsi-fungsi tertentu pengelolaan hutan dan gambut, meskipun merujuk obyek sama, yaitu lahan dan sumber daya alam terkandung.
Dec 27, 2017· Dalam penyusunan regulasi terkait pemanfaatan lahan gambut saat perlu memperhatikan prinsip ke 13 Deklarasi Stockholm 1972 yang berbunyi : " In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, states should adopan integrated and co-ordinated approach to their development planning so as to ensure ...
Jan 20, 2020· Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) besar yang terjadi 2015 telah mendorong pemerintah untuk membenahi tata kelola hutan dan lahan termasuk lahan gambut. Perbaikan itu dilakukan dengan menerbitkan sejumlah regulasi antara lain Perpres Tahun 2016 tentang Restorasi Gambut, dan PP No.57 Tahun 2016 tentang Perubahan PP No.71 Tahun 2014 ...
Sep 08, 2017· Regulasi Gambut Perlu Didukung Peta Yang Lebih Akurat & Lengkap. Departemen ilmu tanah dan sumberdaya lahan, Faperta Insititut Pertanian Bogor (IPB) berpendapat, regulasi gambut yang masih mengacu pada peta berskala 1:250.000 tidak bisa menjadi dasar justifikasi pemetaan lahan gambut yang sesungguh. Helikopter MI-17 milik BNPB melakukan ...
Kolom | April-Juni 2018 Agrosilvofishery: Pola Budidaya Terpadu Ramah Gambut. Manfaat ekologi dan ekonomi yang diperoleh dari penerapan pola tersebut adalah pemanfaatan lahan lebih ramah lingkungan karena tidak merubah ekosistem rawa gambut secara radikal dan tetap mempertahankan sumber daya awal, efisiensi pemanfaatan lahan, serta diversifikasi komoditas dan pendapatan.
Jun 14, 2017· Lihat juga: Kementerian LHK Perintahkan PT RAPP Cabut Akasia di Lahan Gambut. Menurut dia, penerapan regulasi baru mengenai pengelolaan gambut tersebut mengakibatkan 76 persen atau area seluas 398.216 hektare dari total 526.070 hektare hutan tanaman industri yang sudah ditanami di Riau, akan berubah menjadi fungsi hutan lindung.
Regulasi dan Dampak Untuk Perkebunan Sawit di Lahan Gambut Pekanbaru, 12 Desember 2017 Devis Rachmawan ([email protected]) Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan …
Regulasi. PERMENTAN NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN. Download. KEPUTUSAN DIRJENBUN NO. 29/KPTS/KB.120/3/2017 TENTANG PEDOMAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT PEKEBUN, PENGEMBANGAN SDM.... Download. PP NO 57 TAHUN 2016 TENTANG EKOSISTEM GAMBUT. …
Regulasi dan Dampak Untuk Perkebunan Sawit di Lahan Gambut Pekanbaru, 12 Desember 2017 Devis Rachmawan ([email protected]) Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 …
Jika sebagian lahan baru tersebut diberikan kepada masyarakat, tentu lahan gambut tidak akan digempur di masa yang akan datang. Masyarakat dapat dipastikan akan dapat menerima jika pemerintah menyediakan lahan sebagai pengganti lahan gambut yang sekarang diusahai. Dan eks lahan pertanian gambut dapat direstorasi menjadi hutan lindung.
Mar 26, 2014· Satu hal lain yang juga sangat jelas dalam Regulasi Gambut baru yang baru ini adalah kelalaian terkait pencapaian-pencapaian penting untuk menghentikan disintegrasi lahan gambut yang …
lahan gambut. Penelitian ini memiliki batasan rumusan masalah agar terfokus terhadap inti permasalahan yang ditentukan oleh Peneliti. Batasan masalah pada penelitian ini adalah membahas tentang penyelesaian tanah masyarakat pada APL PIPPIB lahan gambut dalam proses pendaftaran tanah di Kelurahan Air Hitam Kota Pekanbaru.
Christiawan, Rio, "Harmonisasi Pendekatan Economic Law Analysis of Law Dan Pendekatan Konservasi Pada Regulasi Pemanfaatan Lahan Gambut Di Indonesia". Era Hukum, Volume 2 No.2. (2017): 325.
Lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya kelapa sawit: 2.1 dalam bentuk hamparan yang mempunyai ketebalan gambut kurang dari 3 (tiga) meter; dan 2.2 proporsi lahan dengan ketebalan gambutnya kurang dari 3 (tiga) meter minimal 70% (tujuh puluh prosen) dari luas areal yang diusahakan.
Jun 21, 2021· Lahan gambut merupakan daerah dengan akumulasi bahan organik yang sebagian lapuk, dengan kadar abu sama dengan atau kurang dari 35%, kedalaman gambut sama atau lebih dari 50 cm, dan kandungan karbon organik (berdasarkan beratnya) menimal 12% (Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2012).
Jan 19, 2018· InfoSAWIT, JAKARTA - Kendati regulasi pemerintah Indonesia membolehkan pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit, nampaknya ada beberapa elemen masyarakat yang masih belum bisa menerima kebijakan tersebut. Lantaran menurut lembaga swadaya masyarakat (LSM), budidaya diatas lahan gambut berpotensi merusak lingkungan.
Oct 24, 2017· (Baca juga : Kebakaran Lahan Gambut, Polres Aceh Barat Periksa 14 Orang) Sebelumnya, di awal 2017, Menteri LHK mengeluarkan Permen tentang Pengolahan Lahan Gambut. Permen itu melarang perusahaan maupun individu mengelola lahan gambut. Regulasi ini banyak menuai pertentangan karena 60 persen dari luas wilayah di Riau adalah gambut.
Dec 22, 2017· Menurut Santun, dalam penetapan regulasi gambut, perlu dipisahkan antara lahan gambut yang baik dan terdegradasi. Hal itu, karena tidak semua lahan gambut berpotensi untuk kembali dikonservasi. Lahan-lahan gambut yang dimanfaatkan korporasi sebenarnya masuk kategori lahan terdegradasi.
Aug 20, 2021· Riau, miliki gambut cukup luas. Sekitar 4,9 juta hektar atau 55% dari luas daratan provinsi ini berupa lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan gambut masih langganan di Riau yang menimbulkan kerugian dari berbagai sektor. Riau juga wilayah pesisir hingga kaya mangrove dengan ragam jenis. Sekitar 90-an, luas mangrove di Riau sekitar 126.000 hektar.
Regulasi gambut cacat prosedur, tidak realistis dan ciptakan masalah baru. Regulasi pemanfaatan lahan gambut melalui PP 57/2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang dikeluarkan pemerintah bukan hanya menuai kontroversial tetapi juga terancam digugat masyarakat dan para ahli gambut.
1.1.Revegetasi lahan gambut. Revegetasi adalah upaya pemulihan tutupan lahan pada ekosistem gambut melalui penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung atau dengan jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai ekonomi pada fungsi budidaya. 1.2. Terdapat beberapa cara melakukan revegetasi, seperti:
Departemen ilmu tanah dan sumberdaya lahan, Faperta Insititut Pertanian Bogor (IPB) berpendapat, regulasi gambut yang masih mengacu pada peta berskala 1:250.000 tidak bisa menjadi dasar justifikasi pemetaan lahan gambut yang sesungguh.
Apr 20, 2021· Inilah mengapa hutan gambut harus dilindungi dan diawasi pengelolaannya salah satunya dengan diterbitkannya aturan pemanfaatan lahan gambut. Tanpa regulasi yang tepat, kerusakan hutan gambut tidak akan dapat terhindarkan dan makhluk hidup akan terancam dengan hilangnya ekosistem penting sekaligus bencana perubahan iklim.
Mar 26, 2014· Singkatnya, regulasi ini tidak akan mengatasi masalah rusaknya lahan gambut Indonesia di masa mendatang. Pentingnya pendekatan pemerintah yang koheren tidak bisa …
Sep 07, 2017· Jika regulasi gambut dipaksa hanya dengan mengacu pada peta yang tidak kompatibel, ke depan timbul banyak masalah karena regulasi gambut pemerintah tidak dibuat atas dasar data-data dan fakta-fakta. "Pemahaman yang tidak tepat dan data yang tidak akurat sebaiknya tidak menjadi dasar dalam membuat regulasi.
Sep 09, 2017· PALANGKA RAYA - Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Faperta Insititut Pertanian Bogor (IPB) berpendapat, regulasi gambut yang …