+86-21-58386256
Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinandan Pelaporan,
DISHARMONI ANTARA UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN UU TAHUN 23 TAHUN 2014 TERKAIT KEWENANGAN DI BIDANG PERTAMBANAGN MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMERINTAH PUSAT Oleh Alfredo Risano, S.H.M.H [email protected] …
Apr 01, 2014· uu ri no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara 1. undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara law of the republic of indonesia number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining table of contents pasal / article bab i ketentuan umum 1 ch.
Dec 19, 2018· Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan …
Setiap jenis komoditas tambang mineral logam tertentu, mineral bukan logam dan batuan tertentu wajib diolah dengan batasan minimum pengolahan yang telah ditetapkan di dalam lampiran I, II dan III Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Pemegang Ijin Usaha Pertambangan ("IUP") Operasi Produksi mineral logam dan Ijin ...
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditentukan bahwa tata cara pemberian izin pertambangan rakyat diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Izin ...
May 13, 2020· Bisnis.com, JAKARTA - Disahkannya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi undang-undang disebut dapat menjawab kebutuhan sektor pertambangan Indonesia.. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan Mineral dan Batubara (Minerba) sebagai kekayaan alam yang terkandung …
Jun 29, 2020· UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba. Undang-Undang ini dikenal dengan UU Minerba.
Jun 20, 2011· » Pertambangan Mineral | Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan di Indonesia. Leks&Co adalah sebuah firma hukum Indonesia yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang-orang muda, dinamis, dan cerdas, beroperasi pada sistem manajemen mutu yang pasti, memberikan jasa hukum terkemuka dan berkelas dunia di bawah kode kualitas tertentu, nilai-nilai inti, …
Undang-undang (UU) NO. 4, LN. 2009/ No. 4, TLN NO. 4959, LL SETNEG : 59 HLM. Undang-undang (UU) TENTANG Pertambangan Mineral dan Batubara. ABSTRAK: bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam ...
Apr 27, 2021· Foto: RES. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) menilai belum diterbitkannya aturan pelaksana Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyebabkan kegiatan usaha pertambangan daerah terhambat.
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta pertambangan mineral dan batubara. 12. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. 13.
Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan dan terakhir yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penambangan secara liar dirumuskan di dalam BAB XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pertambangan mineral di provinsi jawa timur Abstract The Indonesian Constitution states that financial relations, public services, natural resources and other resources between the Central and Local Governments are regulated and carried out fairly in …
17. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 18. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. 19.
bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat ...
Kali ini CNBC Indonesia akan memberikan bocoran RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah yang diperoleh CNBC Indonesia, pada Selasa (08/09/2020), terdapat 202 pasal dalam RPP ini dan ditargetkan bisa ditetapkan pada September 2020.
pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal; c. bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab
Sep 29, 2021· Untuk itu pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinilai masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan ...
Jun 19, 2019· Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam menjual produk pertambangan yang diproduksi wajib berpedoman pada Harga Patokan dalam menghitung Penerimaan Negara Bukan …
Mar 29, 2021· Berangkat dari hal tersebut, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009), juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara sebagai perwujudan semangat dari penerapan prinsip otonomi daerah.
Jun 22, 2020· Presiden Joko Widodo tanggal 10 Juni 2020 telah menandatangani Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba yang baru (UU No. 3/2020) sangat dinantikan oleh pelaku usaha dan disambut secara positif karena memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi baik bagi ...
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada negara untuk menguasai sumber daya alam yang berada di Indonesia. Konsep penguasaan dalam Pasal tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, yang berbunyi:5
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. b. c. bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam …
Jul 24, 2020· Sedangkan untuk kegiatan pertambangan rakyat hanya untuk pertambangan Mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan. Untuk pertambangan batubara tidak dapat diusahakan dalam pertambangan rakyat. Pada pasal tentang pertambangan rakyat menambahkan jenis pendapatan daerah berupa iuran pertambangan rakyat. h. Reklamasi dan Pasca Tambang.
Namun, dalam perkembangannya UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Spesifikasi penelitian deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan membahas masalah dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengelompokkan, dan menganalisis konsep …
Revisi atas Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hasil pembahasan Panitia Kerja telah merombak 143 pasal dari total 217 pasal, artinya ada 82% pasal diubah pada Undang-Undang No 4 …
Jun 21, 2018· PENGERTIAN PERTAMBANGAN Definisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, …
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. - 5 - 2. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Radioaktif yang selanjutnya disebut WUP Radioaktif adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif. ...